Lionking City. (Bali Post) -“
Anggota Komisi A DPRD Buleleng yang melakukan penelusuran dugaan korupsi dana ganti rugi pembebasan lahan untuk perluasan Lapangan Terbang (Lapter) Letkol Wisnu di Desa Sumberkima Kecamatan Gerokgak, tampaknya gagal menemui warga pemilik lahan. Mereka
hanya bertemu dengan Perbekel Sumberkima dan pihak LPD.
Anggota Komisi A Dewa Putu Tjakra kemarin mengaku kecewa karena tak berhasil bertemu pemilik lahan yang menjadi penerima dana ganti rugi. Padahal untuk menelusuri dugaan pemotongan dana ganti rugi tersebut, pihaknya sudah minta untuk menghadirkan pemilik lahan dalam pertemuan di kantor Camat Gerokgak. ''Saya sudah tekankan pada sekretariat, pemilik lahan itu harus dihadirkan. Kenyataannya seperti itu. Ini kan setengah jalan,kata Tjakra.
Ketua Komisi A Wayan Teren berjanji akan menindaklanjuti keinginan anggotanya untuk menggali informasi dari para pemilik lahan langsung. ''Ya nanti kita jadwalkan, saya juga tetap ingin mendapatkan informasi dari para milik lahan. Termasuk juga nanti pihak-pihak terkait dalam pelunasan ini,'' katanya.
Sementara itu, Ketua LPD Sumberkima Wayan Darki maupun Prebekel Sumberkima Putu Wibawa mengaku sudah memberi keterangan kepada Komisi A. Dan mereka kompak menyatakan bahwa pelunasan dana ganti rugi kepada para pemilik lahan yang dibebaskan sudah sesuai dengan jumlah dana yang diterima. Bahkan Prebekel Wibawa siap dipecat bila ia terbukti bersalah. ''Jabatan saya taruhannya, bila memang saya terbukti bersalah, saya siap dipecat. Semuanya sudah sesuai dengan mekanisme,''tegasnya. Hal senada disampaikan Ketua LPD Wayan Darki. Menurutnya, dalam pembayaran dana ganti rugi, pihaknya hanya diberi kepercayaan oleh para pemilik lahan sebagai pihak pembayar. Ini dilakukan karena ada kekawatiran dari para pemilik lahan bila mengambil dana di BPD Bali Cabang Seririt akan menimbulkan masalah karena jumlah uang mereka cukup banyak. Dalam pencairannya, Darki menyatakan sudah menerima daftar para pemilik lahan beserta jumlah uang yang diterima oleh masing-masing pemilik lahan.
Anggota Komisi A DPRD Buleleng yang melakukan penelusuran dugaan korupsi dana ganti rugi pembebasan lahan untuk perluasan Lapangan Terbang (Lapter) Letkol Wisnu di Desa Sumberkima Kecamatan Gerokgak, tampaknya gagal menemui warga pemilik lahan. Mereka
hanya bertemu dengan Perbekel Sumberkima dan pihak LPD.
Anggota Komisi A Dewa Putu Tjakra kemarin mengaku kecewa karena tak berhasil bertemu pemilik lahan yang menjadi penerima dana ganti rugi. Padahal untuk menelusuri dugaan pemotongan dana ganti rugi tersebut, pihaknya sudah minta untuk menghadirkan pemilik lahan dalam pertemuan di kantor Camat Gerokgak. ''Saya sudah tekankan pada sekretariat, pemilik lahan itu harus dihadirkan. Kenyataannya seperti itu. Ini kan setengah jalan,kata Tjakra.
Ketua Komisi A Wayan Teren berjanji akan menindaklanjuti keinginan anggotanya untuk menggali informasi dari para pemilik lahan langsung. ''Ya nanti kita jadwalkan, saya juga tetap ingin mendapatkan informasi dari para milik lahan. Termasuk juga nanti pihak-pihak terkait dalam pelunasan ini,'' katanya.
Sementara itu, Ketua LPD Sumberkima Wayan Darki maupun Prebekel Sumberkima Putu Wibawa mengaku sudah memberi keterangan kepada Komisi A. Dan mereka kompak menyatakan bahwa pelunasan dana ganti rugi kepada para pemilik lahan yang dibebaskan sudah sesuai dengan jumlah dana yang diterima. Bahkan Prebekel Wibawa siap dipecat bila ia terbukti bersalah. ''Jabatan saya taruhannya, bila memang saya terbukti bersalah, saya siap dipecat. Semuanya sudah sesuai dengan mekanisme,''tegasnya. Hal senada disampaikan Ketua LPD Wayan Darki. Menurutnya, dalam pembayaran dana ganti rugi, pihaknya hanya diberi kepercayaan oleh para pemilik lahan sebagai pihak pembayar. Ini dilakukan karena ada kekawatiran dari para pemilik lahan bila mengambil dana di BPD Bali Cabang Seririt akan menimbulkan masalah karena jumlah uang mereka cukup banyak. Dalam pencairannya, Darki menyatakan sudah menerima daftar para pemilik lahan beserta jumlah uang yang diterima oleh masing-masing pemilik lahan.
0 responses to "Telusuri Dugaan Korupsi"